The art of publishing

Tembawang Dalam Peradaban Masa Kini

Pagi masih terlihat begitu cerah di kawasan Taman Budaya ketika peserta Expo Tembawang yang berasal dari dari Kabupaten Melawi turun dari Bus setelah satu malam sebelumnya tiba di Kota Pontianak dari daerah mereka masing-masing di pedalaman Kalimantan Barat. Sesuai dengan jadwal perencanaan, di Senin itu (9/12/2014) pada pukul sepuluh tepat Expo Tembawang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Sampan Kalimantan yang bekerjasama dengan lembaga Funding seperti USAID IFAC, dimana pada saat itu acara dibuka dengan sebuah diskusi panel interaktif yang diadakan dalam rangka melestarikan budaya Tembawang sebagai sistem pengolahan hutan. Persis sepert sub tema dalam Policy Brief yaitu Tembawang pengolahan hutan yang adil dan lestari. Terlihat wajah-wajah penuh sumringah terlampir dalam air muka para peserta saat menaiki tangga menuju tempat duduk di ruang teater Taman Budaya yang dibuat seperti sebuah stadion.

Tembawang
Tembawang

“Seperti undangan yang kami buat dalam rangka Tembawang Expo. Mungkin ini adalah kegiatan bertemakan Tembawang yang pertama kalinya digagas disini. Sebagaimana TOR yang kita buat, tujuan kita melakukan kegiatan ini yaitu bagaimana kearifan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam yang jelas-jelas terbukti adil dan lestari itu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Banyak orang yang bertanya apa itu Tembawang pada pihak kami. Ada yang memahami tembawang nama tumbuhan,sebuah desa, jenis makanan tertentu dan lain sebagainya. Namun ternyata pengetahuan masyarakat yang telah beratus tahun ini ternyata belum diakui sedemikian rupa padahal yang kita tahu tembawang merupakan sebuah sistem yang telah berlangsung ratusan tahun. Ada yang istilahnya itu pariyu, pendahasan, langkau, dari keanekaragaman istilah itulah maka kita menggunakan nama Tembawang sebagai penyebutan. Tapi ada maksud tertentu dimana dari pada kita menggunakan istilah asing seperti agroforestry dan lain sebagainya mengapa tidak kita membuat istilah lokal ini diangkat sebagai ilmu pengetahuan dibidang kehutanan. Jika kita melihat wanatani dengan pengolahan Tembawang adalah hal yang sama bahkan Tembawang lebih maju dimana disitu ada nilai sosial, budaya, relegiusitas dan ekonomi. Itulah yang menjadi penyebab Sampan Kalimantan ingin mengangkat istilah ini menjadi istilah yang populer sehingga dapat dimanfaatkan sebagai istilah dalam ilmu kehutanan. Di Brazil sendiri istilah kehutanan itu tiap tahunnya diambil dari istilah lokal. Dan Tembawang adalah salah satu pengetahuan yang masih dapat kita lihat. Kegiatan ini sengaja dibuat dalam taman budaya karena kita ingin mengangkat Tembawang sebagai istilah fisik saja tetapi juga sebagai budaya,”jelas Fajri Nailus Subchi (47), Direktur Sampan Kalimantan saat membuka acara Expo Tembawang di sesion awal.

“Kalau kita lihat ada beberapa tema disini tembawang rusak Budaya hilang,”ucap Donatus Rantan yang kemudian terhenti. Seperti tersentuh dengan subtema yang dibacanya, Direktur USAID IFAC ini pun terhenyak sesaat. Menarik nafas sebentar sebelum kemudian melanjutkan kata-katanya kembali,”Saya lahir di salah satu desa di Kalimantan Barat semasa kecil saya masih ingat sebuah pepatah yang berbunyi Kroset muluk tubuh, tanah mulang jadi. Salah satu bukti dari bergeraknya kehidupan tatanan bijak kehidupan dalam titik adat ketika orang masih memiliki budaya, adat istiadat ketika orang masih memiliki keyakinan dalam keharomonisan titik kesimbangan. Pembangunan begitu cepat dan teknologi begitu cepat tetapi ada juga warga yang belum mampu mengikuti kecepatan itu jika tidak kita perhatikan mereka akan terlindas dalam kemajuan zaman itu yang akan jadi perhatian bersama. Kalau kita lihat kita banyak datang dari daerah  benua krio, senduruhan, balai agas dll. Datang untuk belajar bersama tetapi akan kembali untuk mempertahankan kehidupan kita berdasarkan adat istiadat yang memelihara keseimbangan alam bagi anak cucu. Sekali lagi terima kasih kepada sampan Semoga menjadi entitas penguat budaya  bagi kita semua bahwa hidup bukan berisikan hidup jika tidak berisikan bhakti. Selamat meneruskan acara ini dan selamat untuk berjuang mempertahankan Tembawang bagi anak cucu.”

Pada dialog sesi pertama dibahas beberapa tema sesi yaitu; Kebijakan dalam perlindungan masyarakat hukum adat Tembawang, Tembawang sebagai praktek terbaik Pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat dan Peluang kebijakan dalam mendorong pengakuan dan perlindungan Tembawang dikalimantan barat. Dan dalam sesi perdana ini acara di moderatori oleh Anton P Wijaya, direktur Walhi Kalbar.

Fajri Naylus yang diberi kesempatan pertama mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SAMPAN maka dapat dirumuskan Policy Brief yang didapat dari riset dan studi pada tahun 2012 hingga tahun 2013. SAMPAN mengidentifikasi dimana didapati sebuah sistem yang telah berlangsung hingga ratusan tahun yang lalu. Masyarakat memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Sungai menyediakan ikan, hutan menyediakan hewan dan kemudian masyarakat membuat jerat, pohon menyediakan madu dan bahan makanan yang diambil untuk dimakan.
“Perkembangan pertama yang kita temukan dalam penelitian adalah ditemukannya sistem berburu dan meramu. Dan menariknya perkembangan sistem menanam ditemukan oleh masyarakat perempuannya dimana mereka meramu untuk dijadikan bibit. Ditemukan pula penghormatan yang besar terhadap alam dimana tiap kali membuka ladang masyarakat dengan melakukan ritual doa untuk membuka ladang. Ketika tidak lagi disubur maka ladang ditinggalkan kemudian mencari tempat yang lebih subur. Ketika tempat yang ditinggalkan itu kembali menjadi hutan yang subur masyarakat akan kembali lagi ke tempat tersebut dari alur inilah mereka menyebutnya menjadi Tembawang,”ujar Fajri Naylus dengan penuh semangat. Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan tidak hanya mengenai sistem pengolahan namun juga sistem penguasaannya. Dan dalam usaha untuk menjaga sistem itu SAMPAN Kalimantan telah melakukan terobosan bersama masyarakat untuk meramu sebuah;”Peraturan Desa” sebagai bentuk usaha masyarakat agar keberadaannya diakui dan dilestarikan.

Pada sisi hukum DR Hermansyah seorang akademisi Universitas Tanjung Pura menjelaskan dari sisi hukum mengenai hak-hak adat harus dilindungi oleh negara. Dimana pada zaman orde baru sistem ini dikenal pertama kali di Sumatera Barat dengan nama “Hak Ulayat”. “Sebelum amandemen sampai pada reformasi negara ini masih mengenal sentralisme hukum dimana pengakuan adat hanyalah bentuk simbolisme semata. Sehingga tidak mengherankan kalau demikian hutan adat adalah hutan negara. Dimana dapat diartikan meskipun tertulis bahwa hutan adat adalah hutan negara. Dan itu yang membuat upaya-upaya masyarakat dikriminalisasi oleh perusahaan,”tutur DR Hemansyah mengenai konstelasi hukum sebelum perubahan amandemen. Namun setelah perubahan terkait keputusan MK no 35 mulai terlihat adanya peralihan dimana pemerintah mengakui pluralisme hukum.

“Keberadaan hutan adat dikeluarkan dalam kerangka penguasaan negara  dan diakui oleh negara. Ada hutan adat dalam hasil perubahan UU hutan yang dihasilkan dari keputusan  Mahkamah Konstiutsi no 35 yang memiliki status hukumnya diakui sebagai Undang-undang karena menguji UU sebagai konstitusi. Ada peluang dari pasal 18 B dan juga mempertegas kembali mengenai keberadaan hukum adat. Dan kemudian diatur menurut Permendagri,”lanjut DR Hermansyah. Dan perumus pengakuan hukum adat itu menurut permendagri no 52 pantia yang dimaksud berisikan Sekda sebagai Ketua, skpd sebagai sekretaris, biro hukum sebagai anggota yang merumuskan produk hukumnya serta menggandeng Camat sebagai pihak yang mengerti wilayah tersebut. Tapi pada panitia ini tidak ada masyarakat atau NGO. 

Serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Dr Hermansyah, Setia Haryani,S.Hut.M.Env kepala seksi sumber daya masyarakat hutan dari dinas kehutanan juga mengungkapkan adanya perubahan paradigma terkait adanya pengakuan pemerintah terhadap hutan adat.“Terkait dengan penetapan kawasan hutan sudah ada kepmen 733 tanggal 2 September tahun 2014, luasan hutan kalbar sekitar 8,4 juta hektar. Terdapat pengurangan karena adanya kawasan pemukiman didalam kawasan hutan. Dan areal-areal pemukiman akan dikeluarkan dimana statusnya akan berubah menjadi kawasan hutan hak. Tiga manfaat krusial ekologis, ekonomis dan sosial budaya ini terjadi pada kawasan Tembawang. Yang bisa dilakukan pasca keputusan MK adalah inventarisasi areal-areal usulan hutan adat.Terus terang belum ada pendataan secara holistik tentang kawasan-kawasan hutan adat begitu pula usulan tersebut terbentur dengan adanya belum adanya penetapan yang dilakukan kepala daerah kabupaten. Diperlukan juga adanya revisi no 41 tahun 1999. Menurut RUU, yang dapat dilakukan adalah identifikasi dan verifikasi mengenai komponen-komponen di dalamnya. Menurut peraturan bersama menteri nantinya sesuai dengan kewenangan jika wilayah hutan tersebut terletak diantara dua kabupaten maka akan ditetapkan oleh Provinsi dimana ini dilakukan tim Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah atau IP4T. Kepala Dinas Kabupaten, Termasuk BPN kabupaten,Bapeda, Camat dan Lurah yang ditetapkan 12 Oktober 2014. Ada aturan yang dibuat untuk menangani banyaknya permintaan hutan adat dimana semua ditetapkan oleh pihak kabupaten dan Provinsi,”pungkas Setia Haryani menjabarkan mengenai sikap pemerintah terhadap keberadaan hutan adat sebagai hutan hak dan bukan lagi sebagai hutan negara.

Pada saat sesi tanggapan terasa sekali antusiasnya para undangan dalam menanggapi apa yang dipaparkan oleh narasumber. Hal ini dapat dilihat dari berapi-apinya usulan serta tanggapan yang mereka utarakan dalam forum dialog ini. Beberapa diantaranya adalah tanggapan yang diungkapkan Siswanto masyarakat dari daerah Sebadak nanga Tayap Kab Ketapang, Stefanus Ahie Sungai Laur kab Ketapang  dimana mereka menyoroti banyaknya izin yang diberikan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan konflik dengan masyarakat. Demikian pula Martin Sukarman yang berasal dari Desa Sinar kuri sungai Laur kab Ketapang yang mengungkapkan bahwa adanya ancaman terhadap Tembawang karena banyaknya izin pertambangan, perkebunan dan HTI yang meminta kepada pihak SAMPAN serta pemprov untuk membantu perlindungan terhadap Tembawang. Disisi lain diakui oleh para undangan bahwa banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran perusahaan terkait alih fungsi hutan dan menjual kawasan tembawangnya pada perusahaan. Yohanes C dari Benua Krio menyoroti mengenai adanya anomali kebijakan dimana kebijakan tersebut melarang penebangan pada satu jenis pohn namun memperbolehkan penebangan pohon lainnya seperti durian sebagai kayu log. Sehingga menyebabkan terancamnya durian pada kepunahannya.

Berbeda dengan rekan-rekannya dari Kabupaten Ketapang, Norman Kepala desa nanga Tangkit kecamatan Sokan Kab Melawi, menyerukan perlindungan terhadap Tembawang milik mereka melalui Perdes yang mereka buat kepada pihak pemerintah dan SAMPAN sebagai NGO. Dimin kepala desa Togan Hulu Kabupaten Melawi bertanya mengenai bagaimana masuknya perusahaan ke wilayah desa dan melakukan penggusuran hutan (land Clearing).

Pada Sesi kedua usai makan siang, acara dipandu oleh Joko Waluyo seorang aktivis kemitraan dari tahun 2004 hingga saat ini, pada awal sesi kedua ia ia menceritakan mengenai pengalamannya berkeliling Indonesia pada tahun 94 dari Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kaltim hingga Sulawesi Barat dimana masing-masing memiliki istilah yang berbeda dalam penyebutan Tembawang namun memiliki arti yang sama sebagai hutan agroforestry.

Saat mengawali sesinya Lorensius Tatang mengupas tentang arti dari kalimat salamnya “Adil Ka’ Talino Bacuramin Ka’ Saruga Basengat Ka Jubata,”terkait keseimbangan alam antara manusia, Tuhan dan alamnya. Aktivis Perkumpulan Pancur Kasih ini menjelaskan mengenai keanekargaman hayati yang ada di Tembawang serta defenisi menurut riset yang dibuat oleh lembaganya. Ia menyoroti mengenai kebijakan tentang SKAU, Surat Keterangan Asal Usul yang dibuat oleh pemerintah. “Harapan kita ke depan adanya perlindungan pada seluruh bagian tata ruang juga dicabutnya SK no 32 menhut tentang SKAU, juga Tembawang Raya sebagai tempat penelitian, sumber benih, dan juga sebagai tempat untuk mengurangi pemanasan global,”ucap Lorensius Tatang usai pemaparannya selama lima belas menit.

“Mendengar tantangan yang dipaparkan sebelumnya saya melihat begitu banyak ancaman namun saya mau mengatakan bahwa Kita masih punya peluang dan kesempatan untuk mengelola kembali tembawang kita dan mengambil kembali hak-hak kita terhadap sumber-sumber yang kita miliki,”ujar Herkulana Erni, saat membuka sesinya yang bertemakan mengenai pemanfaatan hutan non kayu. Seperti rotan untuk membuat anyaman. Senada dengan Direktur Dian Tama, Yusufta Tarigan menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana mengembangkan hasil anyaman menjadi hasil olahan yang memiliki segmentasi jual bagi kalangan atas dan ia menyebutkan sebagai brand MUSA yang menjadi rekan kerja lembaganya dalam meningkatkan nilai jual hasil hutan tembawang non kayu.

Pada sesi pentingnya pemulihan bibit lokal dalam mempertahankan keanekaragaman hayati tembawang. Rohiman peneliti sekaligus ahli bibit Padi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini mengingatkan pentingnya varietas unggul dari padi yang menjadi sumber pangan bagi kehidupan manusia. Ia sendiri telah mengumpulkan ratusan jenis padi-padian unggul yang didapatnya dari penelitian diberbagai daerah. Ia juga menceritakan pengalamannya dalam mengawinkan berbagai varietas padi sehingga diperoleh padi unggul yang menghasilkan gabah yang berlimpah. Rohiman juga menawarkan varietas yang ia miliki untuk ditukar dengan varietas lokal. Ia juga memberikan tips bagaimana mengenal jenis ekologi tanah dengan cara yang paling sederhana. Akhir kata Rohiman pun menutup pemaparannya dengan sebuah adagium yang berbunyi,”Siapa yang menguasai benih akan menguasai kehidupan!”
Tag : berita
0 Komentar untuk "Tembawang Dalam Peradaban Masa Kini"

Adab berkomentar : #1 Dont OOT #2 Jangan Nyepam #Bukan Link Hidup Komentar yang dianggap SPAM akan dihapus secara otomatis

Back To Top