The art of publishing

Perpres 61/2011 vs Target Sawit 40 Juta ton pada 2020

Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca terbit sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam hal pengurangan emisi karbon. Disampaikan oleh Presiden SBY pada KTT Negara G-20 di Pittsburgh, 25 September 2009, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dari skenario Business As Usual (BAU).

Adapun emisi karbon di Indonesia terbesar dihasilkan dari aktivitas terkait gambut dan dinamika perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), sedangkan yang lain dari sektor energi. Data DNPI menyebutkan bahwa emisi karbon Indonesia pada tahun 2005 sebesar 2.100 MtCO2e dan cenderung meningkat menjadi 3.300 MtCO2e pada tahun 2030.Dari nilai tersebut emisi yang dihasilkan dari gambut dan ULUCF masing-masing sebesar 850 MtCO2e dan 760 MtCO2e. Besaran tersebut setara dengan 2,5% dari emisi GRK dunia.

Disebutkan dalam Perpres 61/2011 bahwa dari target penurunan emisi GRK sebesar 26% tersebut 80%-nya dari sektor LULUCF, termasuk gambut. Artinya emisi dari sektor tersebut harus berkurang sebesar ±600 MtCO2e pada tahun 2020. Namun dalam pelaksanannya tidaklah mudah. Banyak hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Perpres 61/2011, salah satunya adalah data dasar yang belum lengkap dan sempurna seperti inventarisasi lahan gambut dan hutan yang belum valid saat itu. Belum lagi pelaksanaan di daerah, terkait dengan konversi lahan dengan banyaknya ijin-ijin pengelolaan lahan dari Bupati dan atau Gubernur. Untuk itu terbitlah Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Moratorium/Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Berdasarkan sumber diatas, dapat dipastikan, bahwa setelah 3 tahun terbitnya Pepress tersebut, belum ada tindakan nyata yang terwujud. terbukti, bahwa dikalimantan barat sendiri, izin konsesi baik itu berupa WIUP Pertambangan, IUPKHHK-HA, IUP perkebunan, maupun IUPKHHK-HTI masih marak. tentu ini menjadi PR kita semua.

Kalimantan barat sendiri bahkan sudah hampir tidak ada lahan kosong melainkan sudah ada izin konsesi diatasnya, tidak terkecuali lahan gambut dan mangrove. dan ironisnya ada sebuah berita seperti dibawah ini :

Kementerian Pertanian berencana meningkatkan produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat untuk mengejar target produksi kelapa sawit nasional 40 juta ton pada 2020.
Menurut Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sarjono produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat diharapkan mencapai 4 ton per Ha, dari saat ini hanya kisaran 2,5 ton-3,5 ton per ha.
"Produktivitas perkebunan rakyat yang sekarang jauh di bawah rata-rata produktivitas nasional yang mencapai 3,8 ton per ha. Padahal, dari total luas lahan kelapa sawit nasional 9,3 juta ha, sebanyak 44% merupakan perkebunan rakyat. Mereka kebanyakan tak menggunakan bibit unggul," tutur Mukti seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia, Rabu (18/06).

Jika demikian, lahan mana yang akan digarap untuk memenuhi target tersebut? dan bagaimana mencapai terget tersebut tanpa berpengaruh, pada Perpres  61/2011? sebuah kenyataan yang ironis bukan?.
Tag : Opini
1 Komentar untuk "Perpres 61/2011 vs Target Sawit 40 Juta ton pada 2020"

Adab berkomentar : #1 Dont OOT #2 Jangan Nyepam #Bukan Link Hidup Komentar yang dianggap SPAM akan dihapus secara otomatis

Back To Top