The art of publishing

Konflik Agraria Kembali Terjadi

pengayau lingkungan
tinggi besar gagah kuat "diluarnya"

pengayau lingkungan
punya mata, tiada mampu melihat
punya hati, tiada belas kasihan

pengayau lingkungan
semoga tanah ini berbaik hati
dan mau menerima jasadmu untuk dibenamkan didalamnya.

hentikan.
duhai hentikan.
kasihanilah anakmu.
kelak dia akan minum air limbah dan menghisap asap pabrik.

Sumber : kabar3.com
Catatan Konflik Agraria Di Kalimantan Barat


Secara kuantitatif perkebunan sawit menduduki peringkat pertama, penyebab konflik mengenai sumber daya alam dan agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Demikian diungkapkan organisasi HuMa, dalam Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, yang dikeluarkan Februari 2013 lalu di Jakarta.

Konflik agraria sebenarnya bukan peristiwa yang baru baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lainnya, masalah ini telah muncul sejak abad ke 18 yang lalu ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi dalam rangka mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri.

Bersamaan dengan kegiatan ekspansi itu terbangun konsep bahwa sumberdaya alam adalah faktor produksi yang dengan menggunakan teknologi tertentu dapat dieksploitasi untuk menjadi barang komoditi. Konsep itu kemudian dialihkan ke kawasan Asia Tenggara melalui penetrasi kolonialisme. Sejak saat itu eksploitasi sumberdaya alam tidak hanya menjadi semakin intensif dan sistimatis, tetapi juga telah menempatkan ekonomi kawasan ini menjadi bagian dari sistem kapitalisme dunia.

Selain itu proses eksploitasi mengesampingkan kehidupan masyarakat. Setiap kali masyarakat mengajukan tuntutan agar memperoleh akses justru dianggap sebagai penghambat atau pengacau, karena itu masyarakat hampir tidak pernah menikmati hasil eksploitasi alam di daerah sendiri. warisan kearifan dan nilai-nilai sosial yang dipergunakan untuk menjaga keharmonisan hubungan anatara manusia dan alam juga ikut rusak terkoyak oleh kepentingan ekonomi para penjajah baik penjajah era belanda cs maupun penjajah era milenium yang saya istilahkan dengan pengayau lingkungan, dan ini semua mengarah pada satu titik, yaitu Konflik.

Konflik-konflik ini lebih jauh lagi mengancam Kesatuan dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak muncul konflik horisontal antar warga yang berkembang. Selain itu akibat konflik ini, kerugian materi dari kedua kubu (baik masyarakat adat maupun perusahaan) akan terjadi. Investor pun juga akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi. Citra Indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia pun akan semakin memburuk.

Konflik agraria yang terjadi di kecamatan Kubu, kabupaten Kubu Raya baru baru ini merupakan salah satu konflik dari sekian banyak konflik yang terjadi di Kalimantan Barat. menurut catatan HuMa (des 2013). kasus terbaru seperti yang diposting oleh salah satu teman facebook saya.


Kemarin, 11 Juni 2014, jam 14.30 WIB, lima petani Musi Banyuasin ditangkap oleh 150 aparat gabungan dari TNI/POLRI dan petugas BKSDA Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan.. Mereka adalah Muhammad Nur Djakfar (73), Zulkipli (60) dan Wiwin (22), Heriyanto (33) dan Samingan (52). Dan hari ini, jumlah petani yang ditangkap menjadi 7 orang, dan 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka ditahan di Mapolda Sumatera Selatan.
Mereka ditangkap saat sedang mengikuti pelatihan pemetaan partisifatif wilayah adat yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan di Posko Dewan Petani Sumsel (PDSS), di Tungkal Jaya, Muba. Tuduhannya adalah merambah Suaka Margasatwa Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
Saat kejadian, 6 mobil yang berisi 150 aparat mengepung Posko Dewan Petani Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin (DPSS MUBA) Sebagian pasukan itu langsung memasuki Posko DPSS dan yang lain berjaga-jaga di sekitar jalan masuk Posko DPSS. Pasukan yang mendampingi Posko DPSS langsung membawa secara paksa Muhammad Nur Djakfar (73), Zulkipli (60) dan satu orang perempuan bernama Wiwin (22). Sementara itu dua lainnya ditangkap di lokasi suaka margasatwa.
Penangkapan tersebut terjadi begitu saja tanpa ada pemberitahuan atau penunjukan surat-surat yang semestinya ada untuk menunjukkan keabsahan tindakan aparat tersebut. Bahkan beberapa dokumen DPSS dan dokumen pembukuan keuangan lembaga turut dirampas aparat.
Peristiwa penangkapan ini sempat didokumentasikan oleh Yogi, salah satu peserta pelatihan. Namun seorang anggota kepolisian langsung merebut alat perekam dokumentasi tersebut dan petugas langsung menghapus untuk menghilangkan jejak tindakan yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut.
“Tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri dan petugas BKSDA tersebut melanggar hokum dan tidak mencerminkan perilaku bangsa berbudaya yang mengedepankan sopan santun. Tindakan ini secara tidak langsung melarang hak manusia untuk berkumpul/bersarekat,” ungkap Bawor Purbaya dari HuMa.
“Kami meminta Kapolda Sumatera Selatan untuk segera membebaskan petani yang ditangkap. Dan meminta agar TNI/Polri berhenti untuk campur tangan dalam konflik agraria dan kehutanan terkait hak-hak masyarakat adat,” tuntut Rian Syaputra, Walhi Sumatera Selatan.
Beberapa Organisasi organisasi Masyarakat Sipil seperti Walhi Sumatera Selatan,PADI Indonesia, HuMa, Walhi Kalimantan Timur, Perkumpulan Menapak Indonesia, LBH Universitas Balikpapan, Scale Up Riau, Epistema Institute, Serikat Petani Sriwijaya, SOFIInstitute, JKMA Aceh, LBBT Kalimantan Barat, RMI Bogor, Bantaya Palu, BALANG Institute, GBHR Kalimantan Barat,LBBT Pontianak, PAPANJATI Jawa Timur, Qbar Padang, dan AKAR Bengkulu turut bersolidaritas dan meminta agar aparat Negara tidak lagi melakukan pengangkapan terhadap masyarakat yang mempertahankan hak-haknya.
Konflik masyarakat dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan ini terjadi ketika wilayah kelola masyarakat seluas 28.500 hektar ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Suaka Margasatwa Dangku di tahun 1986 yang luasannya mencapai 70.240 hektar. Di tahun 1991, berdasar SK Menteri Kehutanan luasannya menjadi 31.752 hektar. Suaka margasatwa ini berbatasan dengan perkebunan sawit PT Berkat Sawit Sejati, PT Musi Banyuasin Indah dan HTI milik PT Pakerin serta kebun sawit PT Pinago.
Konflik makin memanas di tahun 2006. Aparat polisi mengusir dan merusak rumah-rumah warga yang diklaim masuk ke wilayah perkebunan sawit milik PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB). Tak kurang 18 ribu warga kehilangan lahan pertanian dan mata pencaharian.
Di tahun 2012 sekitar 2.000 masyarakat menguasai kembali lahan mereka. Sementara pemerintah justru mengatasi konflik agraria ini dengan pendekatan keamanan dengan melakukan pengusiran dan penangkapan.  *

*Sumber : Facebook.com
Tag : berita
1 Komentar untuk "Konflik Agraria Kembali Terjadi"
This comment has been removed by the author. - Hapus

Adab berkomentar : #1 Dont OOT #2 Jangan Nyepam #Bukan Link Hidup Komentar yang dianggap SPAM akan dihapus secara otomatis

Back To Top